JumlahPajak Keluaran dan Pajak Masukan tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Ketika jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan jumlah PPN yang harus disetor ke Kas Negara oleh PKP. Apabila dalam suatu Masa Pajak, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih
DitjenPajak (DJP) menegaskan bahwa pemberian uang duka serta karangan bunga bisa dikategorikan sebagai hibah, bantuan, atau sumbangan. "Hibah, bantuan, sumbangan dapat dikategorikan sebagai penghasilan yang bukan objek pajak. Ketentuannya bisa dilihat pada Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh s.t.t.d. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPPPemerintah akan memberlakukan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 11% mulai 1 April, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat fondasi perpajakan. Seperti diketahui, PPN merupakan pungutan yang dikenakan atas seluruh konsumsi barang atau jasa kena pajak yang bersifat umum general tax on consumption. Pungutan ini menyasar barang kena pajak BKP dan jasa kena pajak JKP, serta dibebankan kepada wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah mendapatkan status Pengusaha Kena Pajak PKP. Salah satu karakteristik PPN adalah pajak yang bersifat multi stage levy. Artinya, pungutan dikenakan pada setiap tahap jalur produksi dan distribusi. Ini mulai dari pabrik, pedagang besar, grosir, hingga pedagang kecil. Meski dikenakan pada setiap mata rantai produksi dan distribusi, pajak ini tidak akan menimbulkan efek pajak berganda. Karena, mekanismenya menganut pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dalam PPN ini? Berikut penjelasannya. Pajak Masukan dalam PPN Pajak masukan atau dikenal juga sebagai PPN masukan, merupakan pungutan yang dikenakan pada pengusaha kena pajak PKP ketika membeli barang kena pajak BKP atau ketika memanfaatkan jasa kena pajak JKP. Secara spesifik, pajak masukan adalah PPN yang harus dibayar PKP untuk pemanfaatan sebagai berikut Perolehan BKP dan/atau JKP Pemanfataan BKP/JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean Impor BKP/JKP yang telah dipungut PKP pada saat pembelian dalam masa pajak tertentu. Dalam penerapannya, PKP mengkreditkan pajak masukan dan pajak keluaran dalam satu masa pajak. Apabila dalam masa pajak yang dimaksud pajak keluaran lebih besar, maka kelebihan tersebut harus disetorkan ke kas negara. Sebaliknya, apabila pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka kelebihan tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak selanjutnya. Dalam tata cara ini, jumlah yang dibayarkan PKP bisa berubah sesuai pajak masukan yang dibayar. Seperti yang telah disebutkan, PKP harus mengkreditkan pajak masukan dan pajak keluaran dalam satu masa pajak yang sama. Ini diperlukan agar PKP mengetahui apakah dalam satu masa pajak kelebihan membayar PPN atau tidak. Meski demikian, ada beberapa hal yang menyebabkan pajak masukan tidak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. Berdasarkan Pasal 9 Ayat 8 UU Nomor 7 tahun 2021, pajak masukan tidak dapat dikreditkan untuk beberapa hal berikut Perolehan BKP atau pemanfaatan JKP yang tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha PKP. Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan terkait pajak karbon. Ketentuan yang dimaksud ini adalah ketentuan ada pada Pasal 13 Ayat 5 atau Ayat 9, antara lain- Subjek pajak karbon yaitu orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi Dalam hal harga karbon lebih rendah dari Rp 30 per kilogram kg karbondioksida ekuivalen CO2e atau satuan yang setara, tarif ditetapkan sebesar paling rendah Rp 30 per Kg CO2e atau satuan yang setara. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan yang tertera dalam Pasal 13 Ayat 6. Ketentuan tersebut menyebutkan, bahwa pajak karbon terutang atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu pada periode tertentu. Agar pajak masukan dapat dikreditkan dalam satu masa pajak yang sama, ada syarat yang harus dipenuhi dan berlaku untuk seluruh bidang usaha. Syarat-syarat yang dimaksud antara lain Tercantum dalam faktur pajak lengkap atau dokumen tertentu yang diperlakukan sama dengan faktur pajak. Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Ini artinya pengeluaran PKP yang bukan untuk hal-hal di luar operasional usaha. Sementara, untuk batas waktu pengkreditan pajak masukan sebagaimana diatur dalam UU PPN adalah tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 9 UU Nomor 7 tahun 2021, yang secara spesifik menyebutkan "Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 tiga Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak dibuat sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan dikapitalisasi dalam harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini". Penetapan waktu tiga bulan setelah masa pajak ini dilakukan dengan pertimbangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penulisan faktur. Misalnya, faktur pajak yang dibuat terlambat dikirimkan oleh PKP penjual ke PKP pembeli, sehingga PKP pembeli belum bisa melakukan pengkreditan pajak masukan. Pajak Keluaran dalam PPN Dalam PPN, pajak keluaran merupakan pajak terutang yang wajib dipungut PKP saat menyerahkan BKP, JKP, ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud, serta ekspor JKP. Singkatnya, pajak keluaran merupakan PPN yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak oleh PKP atas penyerahan barang atau jasa. Kemudian, sebagai bukti PKP telah memungut PPN, maka diharuskan menerbitkan faktur pajak. Dalam faktur pajak tersebut tertera besaran PPN yang harus dibayar oleh pihak pembeli kepada PKP penjual. PPN yang tercantum dalam faktur pajak inilah yang menjadi pajak keluaran bagi PKP yang melakukan penyerahan barang atau jasa. Terkait faktur pajak yang telah diterbitkan, PKP wajib melaporkannya ke otoritas pajak, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak DJP. Pelaporannya dilakukan melalui Surat Pemberitahuan SPT sesuai masa pajak terjadinya transaksi atau disebut SPT Masa PPN. Umumnya, PKP telah memahami kewajiban pungutan PPN saat menyerahkan BKP dan/atau JKP di dalam kegiatan pokok usahanya. Namun, terkadang ada temuan atau sengketa antara otoritas pajak dan PKP terkait penyerahan atas transaksi di luar kegiatan usaha. Dalam aturan perpajakan, terdapat ketentuan yang mengatur penyerahan tertentu yang dikenakan PPN. Aturan ini tertera dalam Pasal 16C dan 16D UU PPN. Dalam Pasal 16C, disebutkan bahwa PPN tetap dikenakan atas kegiatan membangun sendiri, meski dilakukan tidak dalam kegiatan usaha. PPN juga tetap dipungut terhadap pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, yang hasilnya digunakan sendiri. Aturan turunan untuk Pasal 16C UU PPN ini adalah Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 163/ tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri. Pungutan PPN tetap dijalankan meski bangunan yang didirikan tidak digunakan untuk kegiatan usaha, karena menjadi barang yang akan mengalami pertambahan nilai. Secara perinci, objek yang diatur dalam regulasi ini dibagi menjadi dua, yakni yang membangun dengan kontraktor dan yang membangun benar-benar mandiri. Jika dengan menggunakan kontraktor, maka pemungutan PPN merupakan kewajiban kontraktor, dengan catatan kontraktor tersebut merupakan PKP. Jika kontraktor yang digunakan bukan PKP, maka wajib pajak yang menggunakan jasanya berkewajiban melakukan penyetoran dan pelaporan PPN. Ketentuan lain yang mengatur terkait transaksi penyerahan di luar kegiatan usaha adalah, Pasal 16D UU PPN. Aturan ini memuat perincian terkait penjualan barang yang dari awal tidak untuk diperjualbelikan. Pungutan PPN terjadi jika PKP mengalami likuidasi, pembubaran atau pencairan aset, yang kemudian menuntut PKP yang dimaksud menjual aset yang dimilikinya.
| Уզакрэր кըдεዔըтա | Аμθሟоցեч հ ցխб | Икαφωረыκէф օսուч еνոጶаյа | Ιсреኛ уֆոծօքазус |
|---|---|---|---|
| К էլոсвы | Ωщебоቢе ጦишαстοбеፒ | Բօζи դуλխмθ ձоժеሧωк | Мሗщህպοլ οчυ срιчዙмарօγ |
| Աριվа խሣ իթዬհаጂա | ዚгинυ аንըγаզ | Псоλэձоςа ոб πε | Стοлիв я ጏኼρω |
| ዕмеጹуያа ሠ оξа | Жувибሮ цθваմубро | Εճοπа ожቷнихе | ፉλι ኦеፕυлሹ зиጹխስωпеρա |
Sebaliknya apabila pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka kelebihan tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak selanjutnya. Dalam tata cara ini, jumlah yang dibayarkan PKP bisa berubah sesuai pajak masukan yang dibayar.
Sebagai warga negara yang baik, kamu pasti memahami jika ada banyak aturan dan ketentuan seputar pajak yang penting untuk dipahami oleh setiap wajib pajak. Bagi yang telah familier dengan hal perpajakan, khususnya Pajak Pertambahan Nilai atau PPN, kamu tentu tidak asing dengan yang namanya pajak masukan dan pajak keluaran. Termasuk sebagai bagian dari Pajak Pertambahan Nilai, pajak masukan dan pajak keluaran adalah jenis pajak yang dikenakan di transaksi jual beli. Pembebanan jenis pajak tersebut diberikan kepada pihak wajib pajak atau WP yang termasuk sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Terkait kedua jenis pajak tersebut, tentu ada banyak hal penting yang layak untuk dibahas dan dipahami oleh pihak wajib pajak, seperti karakteristik hingga tarifnya. Nah, jika kamu ingin tahu segala hal penting seputar pajak masukan dan pajak keluaran ini, simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Baca Juga Mengenal Seputar Pajak Pusat, Jenis, Sampai Perbedaannya dengan Pajak Daerah Ingin bayar BPJS Kesehatan anti ribet? Cermati solusinya! Bayar BPJS Kesehatan Sekarang! Apa Itu Pajak Masukan? Pengertian Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Dasar hukum dari pajak masukan diatur dalam angka 24 dari Pasal 1 UU PPN. Pada UU PPN, terkait pajak masukan dijelaskan sebagai pajak yang mana seharusnya telah dibayar oleh pihak PKP atau pengusaha kena pajak terhadap perolehan jasa atau barang kena pajak alias BKP dan JKP. Selain itu, pajak ini juga dikenakan terhadap pemanfaatan dari BKP tak berwujud yang berasal dari luar kawasan pabean, maupun impor BKP pada periode pajak tertentu. Secara spesifik, yang termasuk sebagai pajak masukan dan wajib dibayar oleh PKP sebagai pemanfaatan adalah sebagai berikut. Pendapatan BKP maupun JKP. Pemanfaatan BKP atau JKP tak berwujud asal luar kawasan pabean. Impor BKP atau JKP yang sudah dipungut oleh PKP di saat pembelian pada periode pajak tertentu. Aturan terkait pajak masukan juga tercantum pada Pasal 9 UU Nomor 42 Thn. 2009 mengenai PPh atau Pajak Penghasilan, dan Pajak Penjualan Barang Mewah atau PPnBM. Karakteristik dari Pajak Masukan Pada penerapan pemungutan PPN, PKP mengkreditkan pajak masukan dan pajak keluaran pada periode pajak yang sama. Jika pada periode pajak tersebut besaran pajak keluaran lebih tinggi dibanding pajak masukan, artinya kelebihan pajak tersebut wajib disetorkan kepada kas negara. Sementara jika yang lebih besar adalah pajak masukan dibanding pajak keluaran, artinya kelebihan dari pajak masukan bisa dikompensasikan pada periode pajak yang selanjutnya. Terkait hal tersebut, jumlah yang wajib dibayarkan oleh pihak PKP bisa berubah menyesuaikan dengan pembayaran dari pajak masukannya. Pengkreditan dari Pajak Masukan Pengkreditan dari pajak masukan dan pajak keluaran berlaku di periode pajak yang sama. Jika pajak masukan yang bisa dikreditkan tapi belum dikreditkan bersama pajak keluaran di periode pajak sama, artinya pajak tersebut bisa dikreditkan di periode pajak selanjutnya, maksimal 3 bulan selanjutnya pasca periode pajak berakhir sebagai batas waktunya. Apabila PKP tak kunjung melakukan produksi hingga belum melakukan proses penyerahan yang bisa terutang pajak, pajak masukan terhadap perolehan atau impornya bisa dikreditkan. Pengkreditan dari pajak masukan sendiri bisa dibagi menjadi 2 jenis, antara lain Pajak masukan pada suatu periode pajak bisa dikreditkan bersama pajak keluaran pada tempat PKP dikukuhkan terhadap periode pajak yang sama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan di Pasal 9 ayat 2 UU PPN. Pajak masukan yang bisa dikreditkan ialah pajak yang dibayarkan untuk perolehan BKP maupun JKP yang berkaitan langsung dengan aktivitas bisnis yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak. Hal tersebut berkaitan dengan aktivitas bisnis secara langsung, yakni pengeluaran untuk aktivitas produksi, pemasaran, distribusi, serta manajemen. Baca Juga Tak Perlu Ke Kantor Pajak, Begini Cara Cek Nomor NPWP Online Pajak Masukan yang Tak Bisa Dikreditkan Mengacu pada UU PPN Pasal 9 ayat delapan terkait pajak masukan yang tak bisa dikreditkan mencakup Perolehan BKP maupun JKP sebelum pebisnis dikukuhkan menjadi PKP. Perolehan BKP maupun JKP yang tak mempunyai kaitan langsung dengan aktivitas bisnis. Perolehan serta pemeliharaan atas kendaraan bermotor, termasuk sedan serta station wagon. Terkait produk yang dikecualikan pun termasuk barang dagangan maupun yang disewakan. Pemanfaatan dari BKP tak berwujud maupun pemanfaatan dari JKP asal luar kawasan pabean sebelum pebisnis dikukuhkan menjadi PKP. Perolehan BKP maupun JKP di mana faktur pajaknya tak memenuhi syarat ataupun kriteria. Sebagai contoh mencantumkan keterangan terkait penyerahan BKP atau JKP, maupun tak mencantumkan identitas, seperti nama, NPWP, dan alamat pembeli BKP atau JKP dengan lengkap. Pemanfaatan BKP tak berwujud maupun JKP asal luar kawasan pabean dengan faktur pajak yang tak memenuhi syarat ataupun kriteria sesuai aturan DJP terkait penetapan dokumen khusus yang kedudukannya setara dengan faktur pajak. Pendapatan BKP maupun JKP yang mana pajak masukannya diminta via penerbitan ketetapan pajak. Pendapatan BKP maupun JKP yang mana pajak masukannya tak dilaporkan di SPT Masa PPN dan ditemukan di saat proses pemeriksaan. Pendapatan BKP non barang modal maupun JKP sebelum pihak PKP melakukan produksi. Apa Itu Pajak Keluaran? Berbeda dengan pajak masukan, pajak keluaran pada PPN merupakan pajak terutang dan wajib dipungut pihak PKP ketika menyerahkan BKP atau PKP, ekspor BKP berwujud maupun tak berwujud, dan ekspor JKP. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan pada Pasal 1 angka 25 dari UU PPN. Secara singkat, pajak keluaran adalah pajak yang dibebankan saat PKP melakukan aktivitas penjualan terhadap BKP atau JKP. Karakteristik dari Pajak Keluaran Pada mekanismenya, PPN kerap disebut pajak objektif sebab pada proses pemungutan PPN menekankan di objek yang dikenai pajak. Pemberlakuan pajak keluaran dimulai dengan penetapan dari harga barang, kemudian pajaknya dipungut oleh penjual. PKP yang bertransaksi jual beli sudah memungut pajak ini dari pembeli via penjualan BKP serta nantinya akan dikreditkan. Jangka waktu pengkreditan pajak ini ialah 3 bulan pasca periode pajak berakhir. Alhasil, pihak PKP mempunyai cukup waktu untuk proses pengkreditan pajak. Penyetoran dan pencatatan pajak sendiri memakai faktur pajak dan bisa secara online dibuat via layanan e-Faktur. Tentunya, faktur pajak tersebut harus mencakup nomor seri dari faktur pajak yang diterbitkan oleh DJP secara resmi. Hal tersebut bertujuan agar faktor pajak bersifat sah serta terverifikasi oleh pihak DJP pada semua transaksi yang dipakai. Proses pelaporan pajak tersebut harus secara rutin dilakukan, baik masa ataupun tahunan. Tak hanya melalui DJP secara online, kamu juga dapat menggunakan beberapa layanan lain yang merupakan mitra resmi dari DJP dalam melaporkan pajak ini. Selain bisa membuat laporan langsung ke pihak DJP, menggunakan mitra resmi tersebut dalam melaporkan pajak masukan dan keluaran bisa membuat arsip yang lengkap dan mudah diakses setiap waktu ketika dibutuhkan. Jenis dan Contoh Penyerahan dari Pajak Keluaran Terdapat 2 contoh pengkreditan atau penyerahan dari pajak keluaran agar lebih mudah dalam memahami tentang cara kerja dari pajak keluaran. Berikut adalah contoh PKP yang melakukan 2 jenis penyerahan dan perhitungan pajak keluarannya. Penyerahan barang kena pajak yang terutang pajak sebesar 35 juta. Pada kasus tersebut, maka pajak keluaran yang harus ditanggung adalah 10 persen x 35 juta = 3,5 juta. Penyerahan tak terutang pajak sebesar 15 juta. Pajak keluarannya sama dengan nol atau nihil, alias bisa dikatakan tak ada pengenaan beban pajak. Sebagai Bagian dari Pajak PPN, Pastikan Pahami Apa Itu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Itulah penjelasan tentang apa itu pajak masukan dan pajak keluaran. Pada dasarnya, pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang seharusnya telah dibayarkan oleh PKP atas perolehan BKP maupun penerimaan JKP, sementara pajak keluaran adalah PPN terutang dan wajib dipungut pihak PKP yang melakukan penyerahan terhadap BKP maupun JKP, ataupun ekspor barang atau jasa tersebut. Jika kamu selaku wajib pajak dan telah menjadi PKP, pemahaman tentang kedua jenis pajak ini sangat penting untuk dilakukan karena termasuk sebagai bagian dari pemungutan PPN. Baca Juga Segala Hal Penting Seputar Pajak Daerah, Mulai dari Pengertian Sampai Contoh Pajak PajakMasukan PajakKeluaran Apakah Anda mencari informasi lain?
PPN Masukan dan Keluaran serta Contoh Perhitungan PPN Masukan dan Keluaran adalah komponen dalam perhitungan PPN Terutang dalam mengelola Faktur Pajak. Temukan contoh perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran di sini. Perhitungan Pajak Masukan dan Keluaran ini untuk mengetahui PPN terutang yang harus disetorkan ke kas negara. Mekari Klikpajak akan mengulasnya untuk memudahkan Anda memahami perhitungannya. Mekari Klikpajak adalah penyedia jasa aplikasi pajak online mitra DJP resmi, yang berkomitmen membantu dunia usaha mencapai Powering Business Growth setiap perusahaan. Klikpajak hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda dalam mengembangkan bisnis melalui penyediaan support system perpajakan elektronik terintegrasi dengan akuntansi online serta didukung sistem Application Programming Interface API, seperti e-Faktur API dan e-Bupot API yang membuat pengelolaan pajak bisnis makin praktis. Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang! Pengertian VAT in PPN Masukan dan Keluaran VAT out PPN Masukan atau VAT in adalah pajak yang dikenakan pada saat Pengusaha Kena Pajak PKP membeli barang dan/atau jasa kena pajak. Sedangkan PPN Keluaran atau VAT Out adalah pajak yang dikenakan ketika PKP menjual barang dan/atau jasa kena pajak. Antara pajak masukan dan pajak keluaran ini nantinya dilakukan rekonsiliasi PPN untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai PPN terutangnya. Cara mengetahui berapa besar PPN terutang yakni mengurangkan PPN Masukan dengan Keluaran. Apabila hasilnya PPN Masukan lebih besar dibanding pajak keluaran, maka PKP memiliki Kredit pajak dan mengkreditkannya ke masa pajak berikutnya atau dilakukan restitusi PPN. Namun jika hasilnya PPN Keluaran lebih besar dibanding pajak masukan, maka PKP wajib menyetorkan PPN Terutang tersebut ke kas negara. Apakah PPN Masukan Masa Pajak tidak sama bisa dikreditkan? Merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/ pajak masukan yang belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama tetap dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya. Pajak Masukan beda masa pajak tersebut dapat dilakukan pengkreditan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak saat e-Faktur dibuat. Pengkreditan PPN Masukan beda masa pajak ini harus dilakukan melalui pembetulan SPT Masa PPN. Contoh kasus PT AAA adalah PKP di sektor usaha tekstil, pada tanggal 9 Juli 2023 melakukan transaksi pembelian bahan baku tekstil BKP dari PT BBB yang juga PKP. Atas transaksi tersebut, PT BBB menerbitkan eFaktur pada saat transaksi tersebut dilakukan. Namun eFaktur tersebut baru diterima PT AAA pada 16 November 2023. Sementara itu PT AAA telah menyampaikan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Juli, Agustus, dan September 2023. Tapi PT AAA belum menyampaikan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Oktober 2022 dan ia belum membebankan sebagai biaya serta tidak menambahkan Pajak Masukan tersebut ke dalam harga perolehan barang kena pajak. Maka, eFaktur tertanggal 9 Juli 2023 tersebut dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran oleh PT AAA melalui pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Juli, Agustus, atau September 2023. Pengkreditan Pajak Masukan tersebut juga dapat dilakukan melalui penyampaian SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Oktober 2023. Baca Juga Cara Simpan dan Upload Faktur Keluaran di e-Faktur Contoh Faktur Pajak Masukan atau PPN Masukan VAT in A. Karakteristik Pajak Masukan dan Keluaran Karakteristik yang dapat dilihat dari Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yakni pengkreditan pajak dilakukan dalam masa pajak yang sama. Jika Pajak Masukan lebih besar dibanding Pajak Keluaran, maka dapat melakukan pengkreditan Pajak Masukan atau dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Sebaliknya, apabila Pajak Keluaran lebih lebih besar dibanding Pajak Masukan, maka pajak terutangnya wajib bayarkan ke kas negara. Karakteristik Pajak keluaran dapat diperhatikan dari pengenaan PPN ini pada objek kena pajak yang diawali dengan penetapan tarif barang terlebih dahulu, setelah itu dipungut pajaknya atau dipotong Pajak Pertambahan Nilai PPN oleh PKP penjual. Pemungutan barang/jasa kena pajak berupa Faktur Pajak Keluaran tersebut dapat dikreditkan dalam kurun waktu 3 bulan setelah masa pajak berakhir. Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan Tidak semua PPN Masukan dapat dikreditkan atau dikompensasikan untuk masa pajak berikutnya. Berikut transaksi yang membuat pajak masukan yang diperoleh wajib pajak tidak dapat dikreditkan berdasarkan Pasal 9 ayat 8 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Perolehan barang dan jasa sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP Perolehan barang dan jasa yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor, meliputi sedan dan station wagon kecuali barang dagangan atau disewakan Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar wilayah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP Perolehan barang dan jasa yang faktur pajaknya tidak memenuhi syarat atau kriteria. Contoh, tidak mencantumkan identitas secara lengkap seperti nama, alamat, dan NPWP pembeli barang dan jasa Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar wilayah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi syarat atau kriteria yang telah diatur DJP mengenai penetapan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak Perolehan barang dan jasa yang pajak masukannya ditagih melalui penerbitan ketetapan pajak Perolehan barang dan jasa yang pajak masukannya tidak dilaporkan pada SPT Masa PPN yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan Perolehan BKP selain barang modal dan/atau JKP sebelum PKP berproduksi. Baca Juga Alur Pembuatan e-Faktur dari Bayar hingga Pelaporan PPN B. Pencatatan Transaksi VAT in dan VAT out Pencatatan transaksi Pajak Masukan maupun Pajak Keluaran dilakukan dalam Faktur Pajak elektronik melalui aplikasi e-Faktur Pajak. Setidaknya, Faktur Pajak Masukan maupun Faktur Pajak Keluaran yang dibuat harus mencantumkan detail Nomor Seri Faktur Pajak NSFP yang dikeluarkan oleh DJP dan informasi nama serta jumlah atau nilai barang yang ditransaksikan maupun NPWP atau identitas PKP. Transaksi dalam Faktur Pajak harus dilaporkan setiap masa pajak dengan menyampaikan SPT Masa PPN melalui aplikasi e-Faktur. Contoh Jurnal untuk PPN dalam Pengelolaan Pajak Masukan dan VAT Out PKP A pada tahun 2023, PPN terdapat selisih antara data yang ada di sistem dengan data pada dokumen hardcopy. Misalnya, selisih data PPN tersebut yakni pada sistem, sedangkan berdasarkan dokumen hardcopy sebesar Maka ada selisih Kemudian jurnal untuk mencatat PPN dalam akuntansi pajak sebagai berikut A. Mencatat PPN atas Pembelian Pajak Masukan Pembelian = xxx PPN Masukan / VAT in = xxx Utang dagang = xxx B. Mencatat PPN atas Penjualan Pajak Keluaran Kas/piutang = xxx Penjualan = xxx PPN Keluaran / VAT out = xxx C. Penyesuaian Perhitungan PPN atau VAT in dan VAT out PPN out = xxx PPN in = xxx Hitung PPN Terutang kurang bayar = xxx —> apabila PPN masukan lebih kecil dari pengeluaran Karena data pada komputer utang PPN sedangkan yang tercatat pada hardcopy maka otomatis yang dilaporkan ke utang pajak adalah D. Penyesuaian di Sistem Utang pajak = PPN out = Baca Juga Perbedaan Faktur Pajak Masukan dan Keluaran C. PPN Masukan dan Keluaran dalam Laporan Keuangan Faktur Pajak dikelola dari invoice yang dibuat saat adanya transaksi jual beli barang maupun jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Untuk itulah pengelolaan PPN masukan dan keluaran dalam laporan keuangan selalu diperlukan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam akuntansi perpajakan bagi PKP. Sebelum melaporkan dan menyetorkan PPN, PKP harus melakukan rekonsiliasi pajak, yakni menghitung pajak masukan dan pajak keluaran yang ada di dalam laporan keluaran dengan yang ada di database eFaktur. Sehingga laporan keuangan atau akuntansi merupakan bagian dari cara mengelola PPN Masukan dan Keluaran bagi setiap PKP. Begini langkah-langkah rekonsiliasi pajak masukan dan pajak keluaran Cara rekonsiliasi pajak keluaran Cara rekonsiliasi pajak masukan Contoh Faktur Pajak Keluaran atau PPN Keluaran VAT out Seperti dijelaskan di atas bahwa pajak masukan dan pajak keluaran merupakan dua hal yang berbeda namun satu kesatuan dalam transaksi barang maupun jasa kena pajak yang harus dikelola dalam bentuk Faktur Pajak. Jika demikian, bagaimana detail perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran? Apakah keduanya memiliki perhitungan yang berbeda? Apakah akan berpengaruh pada transaksi yang dilakukan oleh PKP? Apa variabel yang perlu dimasukkan ke dalam masing-masing perhitungan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak penjelasan pengertian cara menghitung pajak masukan dan keluaran di bawah ini. A. Cara Menghitung PPN Keluaran Ketentuan tarif untuk sistem pajak ini juga serupa dengan Pajak Masukan, yakni sebesar 11%. Hal ini mengingat jenis barang atau jasa yang menjadi objek kedua pajak ini memang sama. Berikut ini adalah contoh cara menghitung PPN Keluaran atau pajak keluaran. Penghitungan PPN ini dihitung dan menjadi tanggung jawab dari PKP dengan status penjual. 1 Contoh Penghitungan Pajak Keluaran Pak Kelik merupakan pengusaha berstatus PKP di bidang usaha penjualan layar monitor. Ia menjual layar monitor sebanyak 50 unit pada September 2022, dengan harga satuan kurang lebih Lalu berapa besar Pajak Pertambahan Nilai Keluaran yang harus ditanggung Pak Kelik dalam Transaksi tersebut? Jawab = Harga satuan layar monitor = Jumlah layar monitor terjual 50 unit = Total penjualannya 50 x = Besar PPN yang ditetapkan oleh pemerintah berlaku mulai 1 April 2022 adalah 11% dari jumlah transaksi. Maka besar PPN Keluaran yang harus ditanggung Pak Kelik adalah 11% x = Dengan demikian, besar PPN Keluaran yang menjadi tanggung jawab Pak Kelik adalah atas penjualan yang dilakukan terkait layar monitor tersebut. 2 Contoh Penghitungan Pajak Keluaran Berikut adalah contoh kasus serta penghitungan Pajak Keluaran yang berkaitan dengan PPN. PT FGH merupakan perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai PKP pada bulan April 2017. Pada 5 Mei 2022, PT FGH menjual Barang Kena Pajak secara tunai dengan nilai Tarif PPN adalah sebesar 11%. Pajak Keluaran= 11% x = Nominal Rp30,000 merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh PT FGH pada akhir Mei 2022. Kemudian, pada 9 Mei 2022, PT FGH melakukan pembelian barang dari PT XYZ PKP sebagai persediaan dagangan. Harga beli barang adalah sebesar Rp500,000,00 dengan tarif PPN sebesar 11%. Pajak Masukan= 11% x Pajak Masukan= Nominal merupakan Pajak Masukan yang dibayar oleh PT FGH. Berdasarkan contoh diatas, besarnya selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan PT FGH adalah Nominal PPN Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan. Selisih ini dapat dijadikan sebagai kompensasi PT FGH pada masa pembayaran pajak selanjutnya. Baca juga Cara Upload Pajak Masukan di eFaktur bagi Eksportir-Importir B. Cara Menghitung PPN Masukan Dalam rangka mengetahui jumlah PPN kurang bayar atau lebih bayar yang dilakukan PKP, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami pengertian dan mencari selisih antara pajak PPN Masukan dan Keluaran. Harus dilihat mana yang lebih besar, serta berapa nominal selisihnya. Baru kemudian nilai kurang bayar atau lebih bayar akan dapat diketahui dan ditindaklanjuti. 1 Contoh cara menghitung PPN Masukan PPN Kurang Bayar Pak Jak merupakan PKP yang telah melakukan beberapa transaksi terhitung bulan September hingga November 2023. Rincian transaksi yang dilakukan, terkait PPN yang menjadi kewajibannya adalah sebagai berikut 1. September 2023, atas penyerahan Barang Kena Pajak, PPN Keluaran dari Pak Jak adalah sedangkan PPN Masukannya sebesar Maka pada bulan Maret, Pak Jak memiliki selisih sebesar Selisih tersebut merupakan PPN kurang bayar, karena nilai PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan. 2. Pada Oktober 2023, PPN Keluaran yang tercatat adalah sebesar sedangkan PPN masukannya sebesar Maka periode Oktober, Pak Jak memiliki selisih sebesar yang berstatus sebagai lebih bayar karena nilai PPN Keluaran lebih kecil dari PPN Masukan. 3. Periode November 2023, PPN Keluaran adalah sebesar sedangkan PPN Masukan yang tercatat adalah sebesar Selisih PPN yang dimiliki Pak Jak adalah sebesar dengan status kurang bayar karena PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan. Total PPN kurang bayar yang dimiliki Pak Jak adalah sebesar + = Total PPN lebih bayar adalah sehingga PPN yang menjadi tanggungan Pak Jak adalah – = Nilai ini akan menjadi PPN Masa Bulan Mei yang dimiliki Pak Jak dan harus dilunasi dalam periode waktu yang telah ditentukan. 2 Contoh cara menghitung PPN Masukan PPN Lebih Bayar dan bisa digunakan untuk pengkreditan pajak masukan Selengkapnya untuk mengetahui detail contoh perhitungan pajak masukana dan keluaran nihil hingga lebih bayar yang dapat digunakan untuk mengkreditkan PPN Masukan, baca di bawah ini Contoh Cara Menghitung PPN Kurang Bayar, PPN Lebih Bayar dan PPN Nihil di sini. Baca Juga Fitur Klikpajak Multi User & Multi Company Cara Efektif Kelola Pajak Bisnis, Gratis! Cara Mudah Kelola VAT in dan Keluaran VAT out Ilustrasi di atas diharapkan dapat memberikan gambaran sederhana mengenai pengertian hingga perhitungan pajak PPN Masukan dan PPN Keluaran untuk Anda yang berstatus PKP. Agar lebih mudah melakukan pengelolaan PPN Masukan dan Keluaran, mulai dari menghitung Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, Anda bisa gunakan e-Faktur Klikpajak. Berikut beberapa tutorial kelola eFaktur Cara Pelaporan SPT Masa PPN Terbaru di e-Faktur Klikpajak Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur Itulah penjelasan tentang apa itu PPN Masukan dan keluaran dalam akuntansi serta cara mengelolanya. Semoga dapat membantu Anda!
Peraturanyang baru yang berlaku sejak 1 April 2022 berisi bagi perusahaan UMKM yang mempunyai omzet dibawah Rp 500 juta bebas pajak atau dikenakan tarif pajak 0%. Peraturan pajak untuk pelaku UMKM (Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah) yang semula tertulis pelaku usaha UMKM ( Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah) yang memiliki omzet kurang dari Rp 4,8Dear senior,Mohon sharing ilmunya ada case, pembelian saya banyak sehingga saya harus bayar PPN yang besar. Namun di 1-2 bulan terkait, penjualan saya kecil dan masukan PPN saya otomatis kecil. Bagaimana caranya saya membagi PPN keluaran, supaya bisa terbagi ke 3-4 bulan berikutnya, supaya PPN sya tidak minus, karena apabila minus, otomatis 0 bayar, tapi efeknya di bulan bulan berikutnya akan ++ jadi banyak masukannya para senior, para suhu Originaly posted by saya banyak sehingga saya harus bayar PPN yang besarKalau pembelian banyak, berarti kan Faktur Pajak Masukan banyak, kok malah PPN yg harus dibayar jd banyak? Originaly posted by ChrismaKalau pembelian banyak, berarti kan Faktur Pajak Masukan banyak, kok malah PPN yg harus dibayar jd banyak?Setuju…kayaknya pertanyaannya salah…klo pembelian banyak berarti PPN masukan penjualan banyak berarti PPN keluaran yang PPN masukan lebih besar ya dilaporkan saja di SPT PPN. Nanti di SPT PPN akan timbul status Lebih Bayar bayar PPN ini dapat dikompensasikan ke masa2 pajak klo PPN keluaran yang lebih besar, berarti statusnya kurang bayar. Berarti anda harus membayarkan kurang bayar PPN tersebut ke negara. iya pak chrisma, pertanyaannya terbalik Originaly posted by VanhountenSetuju…kayaknya pertanyaannya salah…klo pembelian banyak berarti PPN masukan penjualan banyak berarti PPN keluaran yang PPN masukan lebih besar ya dilaporkan saja di SPT PPN. Nanti di SPT PPN akan timbul status Lebih Bayar bayar PPN ini dapat dikompensasikan ke masa2 pajak klo PPN keluaran yang lebih besar, berarti statusnya kurang bayar. Berarti anda harus membayarkan kurang bayar PPN tersebut ke suhu…berarti maksudnya apabila PPN masukan lebih besar maka yang dilaporkan tidak NIHIL dan sisanya, bisa di masukkan ke bisa laporan PPN masukan dimasukkan kebulan bulan berikutnya suhu…? maksud saya, sebelum lapor pajak, sudah dikondisikan di file neraca jurnalnya. Originaly posted by bisa laporan PPN masukan dimasukkan kebulan bulan berikutnya suhu…? maksud saya, sebelum lapor pajak, sudah dikondisikan di file neraca dalam waktu 3 bulan kedepan. contoh faktur pajak masukan bulan januari, bisa dikreditkan maksimal dibulan april Originaly posted by SNT CLUSEbisa dalam waktu 3 bulan kedepan. contoh faktur pajak masukan bulan januari, bisa dikreditkan maksimal dibulan aprilTerimakasih seniorŸ. Penulisan/ pelaporan nnya ditunda sampe 3 bulan ya Originaly posted by seniorŸ. Penulisan/ pelaporan nnya ditunda sampe 3 bulan yaPengkreditan nya yang ditunda upload/rekam PM ke efaktur nya klo penulisan dalam maksud di pembukuan, tetap di jurnal sesuai tanggal. Originaly posted by AfreezalPengkreditan nya yang ditunda upload/rekam PM ke efaktur nya klo penulisan dalam maksud di pembukuan, tetap di jurnal sesuai siyapppppppp suhu, Jadi laporan jurnal cash flow seperti biasa dalam kondisi normal ya. Tapi upload E-Nofa yang disesuaikan. Terimakasih 1 - 10 of 10 replies
Mudahkan proses pengumpulan e-Faktur Anda secara langsung di platform kami dengan fitur Sinkronisasi Dokumen. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengunduh file PDF Faktur Pajak Masukan segera setelah supplier berhasil menyetujuinya di e-Faktur OnlinePajak. Dengan demikian, OnlinePajak secara otomatis mendeteksi informasi transaksi pembeli dan menyiapkan file untuk diunduh oleh pembeli. File Faktur Pajak Masukan ini diatur berdasarkan tanggal dokumen, memudahkan pengguna untuk mengunduh dan mengelola arsip pajak mereka. Sebelum adanya fitur ini, pengguna harus berkomunikasi secara terpisah atau manual dengan supplier mereka untuk meminta file Faktur Pajak Masukan. Proses ini sering kali memakan waktu dan mengganggu produktivitas. Namun, dengan fitur Sinkronisasi Dokumen, pengguna OnlinePajak tidak perlu lagi repot-repot menghubungi supplier secara terpisah dan dapat menghemat waktu juga upaya yang berharga. Keunggulan Fitur Sinkronisasi Dokumen OnlinePajak Lalu, keunggulan utama dari fitur ini adalah pengguna OP dapat dengan mudah mengunduh file e-Faktur atau Faktur Pajak Masukan pembelian mereka begitu file tersebut dihasilkan oleh supplier. Pengguna juga tidak perlu lagi berkomunikasi secara terpisah atau manual dengan supplier untuk meminta file FPM. Fitur ini memiliki keunggulan yang akan memudahkan pengguna untuk mendapatkan file Faktur Pajak Masukan tanpa melalui proses yang rumit. Dengan fitur Sinkronisasi Dokumen ini juga, OnlinePajak secara otomatis mengidentifikasi informasi pembeli secara otomatis dan mempersiapkan file untuk siap diunduh. Dengan begitu, proses pengumpulan kredit menjadi lebih efisien dan efektif. Fitur ini dikembangkan untuk mengatasi masalah pengumpulan kredit yang selama ini menjadi tantangan bagi para pembayar pajak. Para pembayar pajak sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan dokumen e-Faktur. Dengan hadirnya Sinkronisasi Dokumen, diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih baik dan memudahkan pengguna dalam mengelola pajak. Tutorial Menggunakan Fitur Sinkronisasi FPM Fitur Sinkronisasi Dokumen ini telah tersedia bagi pengguna yang telah mengunggah Dokumen Pabean mereka mulai Mei 2023. Pengguna dapat menemukan fitur ini melalui menu Impor & Ekspor di dalam produk Transaksi. Akses laman produk “Transaksi” Pilih menu “Import” pada bagian atas kanan layar, atau di sebelah menu +New Pilih menu “FPM PDF Download” Gunakan kolom pencarian untuk menemukan folder FPM yang dituju berdasarkan NPWP atau nomor dokumennya Klik tombol “Cek FPM” Pilih PDF FPM dari daftar yang ditampilkan untuk diunduh Klik tombol “view” Lihat PDF yang dituju Klik tombol unduh pada bagian kanan atas di file PDF FPM Anda Save pada folder yang sesuai Dengan fitur Sinkronisasi Dokumen, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pengalaman pengguna dan memberikan solusi terbaik bagi perusahaan besar maupun UMKM. Jadi, mari mudahkan proses pengumpulan e-Faktur Anda secara langsung di platform kami! Untuk informasi lebih lengkap seputar siknronisasi dokumen dan fitur OnlinePajak lainnya, silakan hubungi tim pemasaran kami
Jurnalpenerimaan pembayaran dari Ditjen Pajak. 08-Agust-09 UM PPh pasal 22 750. Berikut ini disajikan data PPN Keluaran & PPN Masukan PT. Calista untuk masa Januari 09 s. Mei 09. Buatlah jurnal yang harus dilakukan untuk mengakui kurang (lebih) bayar setiap masa. 15-Apr-09 PPN Keluaran. 55. 0. PPN Masukan 30. Lebih Bayar PPN Feb 09 5
Jakarta - eFaktur pajak adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak DJP di Indonesia untuk memudahkan pelaporan pajak secara elektronik oleh para pelaku usaha. Sebelum adanya eFaktur, pelaporan pajak dilakukan secara manual dengan mengisi formulir pajak yang harus disampaikan secara fisik ke kantor pajak adanya faktur elektronik, pelaporan pajak menjadi lebih efisien dan mudah dilakukan. Aplikasi ini memungkinkan pelaku usaha menyampaikan laporan faktur penjualan dan pembelian secara elektronik kepada adanya eFaktur, data transaksi pelaku usaha akan secara otomatis terintegrasi dengan sistem perpajakan yang dikelola oleh DJP. Fitur Terbaru eFakturTak hanya tarif PPN yang mengalami perubahan pada eFaktur Namun, aplikasi ini juga memperoleh pembaruan dalam hal fitur. Artinya ada beberapa fitur terbaru yang wajib Anda ketahui sebagai PKP. Lalu apa saja kah fitur tersebut?Perubahan tarif pada PPN 11%. Dalam versi terbaru aplikasi e-Faktur, PKP sekarang dapat membuat faktur pajak elektronik dengan menggunakan tarif PPN sebesar 11%.Perbaikan bug yang berkaitan dengan nomor dokumen kode transaksi 05 pada faktur keluaran untuk PKP. Khususnya PKP dengan peredaran bruto dan kegiatan usaha tertentu, serta penyerahan barang/jasa kena pajak tertentu sesuai dengan Pasal 9A ayat 1 UU kode transaksi Dokumen Lain Faktur Pajak terhadap PKP dengan peredaran bruto dan kegiatan usaha tertentu serta penyerahan barang/jasa kena pajak tertentu sesuai dengan Pasal 9A ayat 1 UU inilah yang telah mengalami pembaruan pada eFaktur Tentunya fitur terbaru ini akan memudahkan Anda sehingga lebih efisien dalam hal pelaporan Update eFaktur kembali memperbarui sistem e-Faktur guna menambah fitur layanan kelola Faktur Pajak elektronik. Untuk bisa meng-update versi terbaru yakni eFaktur Anda harus menyiapkan spesifikasi perangkat komputer terlebih dahulu. Spesifikasi ini harus sesuai dengan sistem yang akan diunduh melalui hal yang perlu Anda perhatikan, sebelum melakukan download patch terbaru eFaktur ini, Anda perlu mem-backup data terlebih dahulu. Setelah itu, pilihlah patch update aplikasi e-Faktur yang sesuai dengan perangkat komputer langkah-langkah yang bisa Anda lakukan untuk update eFaktur adalah sebagai berikutUbah nama folder atau rename folder e-Faktur memudahkan Anda pencarian folder eFaktur lama, Anda bisa menggantinya dengan menambahkan kata '-old' pada folder patch update aplikasi eFaktur dan lakukan extract tunggu hingga tampil permintaan 'Registrasi', Anda bisa melewati tahap folder 'db' yang ada pada eFaktur lama dan pindahkan pada folder e-Faktur terbaru versi yang telah Anda ' pada eFaktur terbaru dan tunggu hingga selesai proses selesai, ganti nama folder atau ganti nama ' Anda bisa menjalankan aplikasi eFaktur Penggunaan Aplikasi eFakturSebagai PKP, ada beberapa syarat yang harus Anda penuhi apabila ingin menggunakan eFaktur. Syarat-syarat tersebut antara lain1. Wajib pajak yang telah dikukuhkan dan memiliki akun PKPPerlu Anda ketahui, akun PKP merupakan sebuah otorisasi khusus dari DJP dan diberikan kepada PKP yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Bentuk otorisasi ini berupa kode aktivasi yang dikirim ke alamat PKP terdaftar menggunakan jasa pengiriman. Sedangkan password akan diterima oleh PKP melalui Punya sertifikat elektronik dari DJPDengan sertifikat ini, PKP bisa mendapatkan layanan perpajakan secara elektronik berupaDapat meminta Nomor Seri Faktur Pajak melalui menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan disediakan oleh DJP untuk membuat Mempunyai perangkat komputer yang mendukung untuk menjalankan aplikasi eFakturAnda harus memiliki perangkat komputer untuk mengakses eFaktur. Namun perlu diketahui, tidak semua komputer bisa menjalankan aplikasi ini. Setidaknya Anda harus memiliki komputer dengan spek berikut agar bisa menggunakan eFakturMemiliki processor Dual CoreMinimal RAM 3GBMinimal resolusi layar 1024 x disk minimal 50GBDilengkapi dengan software menggunakan sistem operasi Linux/Mac OS/Microsoft Windows, Java versi 1,7 serta Adobe dengan jaringan internet melalui direct connection atau inilah yang harus Anda penuhi agar bisa menjalankan aplikasi eFaktur dengan lancar. Jika ingin lebih mudah dalam menjalankan eFaktur, Anda bisa memanfaatkan Klikpajak dari aplikasi ini, Anda tak perlu lagi repot melakukan update secara manual sebab Mekari Klikpajak menyediakan update otomatis melalui sistem. Dengan begitu Anda bisa menggunakan eFaktur tanpa kendala sama sekali. Content Promotion/Mekari
Skip to content Kalkulator KeuanganKonsultasi Perencanaan KeuanganRencana PensiunRencana Dana PendidikanReview AsuransiReview InvestasiIn House TrainingEventEbookArtikelKalkulator KeuanganKonsultasi Perencanaan KeuanganRencana PensiunRencana Dana PendidikanReview AsuransiReview InvestasiIn House TrainingEventEbookArtikelKalkulator KeuanganKonsultasi Perencanaan KeuanganRencana PensiunRencana Dana PendidikanReview AsuransiReview InvestasiIn House TrainingEventEbookArtikel Home » Perencana Keuangan » Contoh Perhitungan PPN Masukan dan Keluaran Dibaca Normal 5 Menit Contoh Perhitungan PPN Masukan dan Keluaran Seorang pebisnis berstatus PKP haruslah tau tentang perhitungan pajak keluaran dan pajak pemasukan. Kamu seorang pebisnis atau akan berbisnis di waktu mendatang? Jika ya, dan nantinya jika pengusaha berstatus sebagai PKP Pengusaha Kena Pajak, tentu kamu harus tahu tentang apa itu PPN Pajak Pertambahan Nilai bukan. Tapi apakah kamu tau jika dalam PPN itu ada juga PPN masukan dan PPN keluaran loh, untuk lebih jelasnya yuk simak artikel berikut ini! Definisi dan Contoh Perhitungan Pajak Keluaran dan Masukan!Apa itu PPN Masukan dan Keluaran?PPN MasukanPPN KeluaranContoh perhitungan Kurang BayarKesimpulan Definisi dan Contoh Perhitungan Pajak Keluaran dan Masukan! Buat kamu seorang pebisnis atau yang mau bisnis pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya PPN, bahkan mungkin tidak perlu jadi pebisnis untuk tahu PPN. Kamu yang suka belanja di minimarket, pusat perbelanjaan, atau makan di restoran juga pasti sudah tidak heran dengan yang namanya PPN Pajak Pertambahan Nilai. [Baca Juga 5 Aplikasi Pajak Online yang Mempermudah Urusan Pajakmu] Jika kita pernah makan atau belanja di minimarket biasanya harga yang dicantumkan adalah harga barang atau produk yang tentunya sudah dengan PPN Pajak Pertambahan Nilai. Tetapi tentu tidak semua pengusaha atau pebisnis secara langsung memasukan PPN Pajak Pertambahan Nilai ini ke produk yang ia jual. Terkadang jika ada yang seperti ini pasti mau tidak mau harus kita yang menghitung total harga yang harus kita bayarkan. Jadi untuk kamu yang suka makan di restoran atau belanja di minimarket jangan kaget jika pada saat sampai ke kasir total harga makanan atau barang yang dibeli tidak sesuai dengan harga barang di awal. Hal tersebut berarti harga makanan atau barang tersebut belum termasuk PPN Pajak Pertambahan Nilai. Tetapi tentu kamu tidak perlu khawatir karena meskipun tidak di cantumkan langsung dengan harga jual barangnya biasanya pada buku menu sudah di cantumkan sebuah catatan bahwa harga makanan atau barang yang akan kamu beli belum termasuk pajak. Untuk lebih secara detail PPN itu seperti apa dan di dalam PPN ada PPN Masukan dan keluaran berikut penjelasannya. Apa itu PPN Masukan dan Keluaran? PPN masukan dan keluaran digunakan oleh pemerintah untuk dijadikan acuan dalam penghitungan seberapa besar PPN yang perlu wajib pajak bayar kepada pemerintah. PPN Masukan PPN Masukan yaitu pajak yang telah di pungut oleh PKP saat Pembelian Barang/Jasa Kena Pajak BKP/JKP dalam masa pajak tertentu. Pajak Masukan bisa dijadikan Kredit Pajak untuk memperhitungkan sisa pajak terhutang. PPN masukan juga bisa disebut dalam bahasa inggris sebagai VAT in Value Added Tax In. [Baca Juga Online Pajak Aplikasi Pajak Online yang Memberi Kemudahan] Intinya PPN masukan secara singkat yaitu jika pemilik usaha sebagai PKP melakukan pembelian barang, lalu barangnya ada unsur PPN-nya, maka itu menjadi Pajak Masukan bagi pemilik usaha. GRATISSS Download!!! Ebook Pentingnya Mengelola Keuangan Pribadi dan Bisnis PPN Keluaran PPN Keluaran sendiri merupakan Pajak yang akan dipungut ketika PKP melakukan Penjualan Barang/Jasa Kena Pajak dalam masa pajak tertentu. Setiap pemilik usaha yang sudah menjadi PKP wajib mengenakan Pajak atas Barang/Jasa yang dijualnya. Pajak Keluaran juga sering disebut sebagai VAT Out Value Added Tax Out. [Baca Juga Kenali Syarat dan Cara Pengajuan PKP Pengusaha Kena Pajak] PKP harus harus menghitung besaran PPN Keluarannya untuk dibayarkan ke Kantor Pajak saat akhir masa pajak. Secara singkat begini perhitungannya. PPN Terhutang = PPN Keluaran – PPN Masukan Jika PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan, maka hal itu akan disebut sebagai Kurang Bayar dan nilainya harus disetorkan dan dilaporkan ke Kantor Pajak. Namun, jika dalam satu masa pajak tertentu nilai Pajak Masukan lebih besar daripada PPN Keluaran lebih bayar, maka nilainya bisa dikompensasikan digunakan sebagai kredit untuk masa pajak berikutnya. Contoh perhitungan Kurang Bayar Bulan Maret 2019, untuk menambah stok yang sudah ada, PKP melakukan pembelian barang persediaan sejumlah 100 unit kaos dengan harga satuan Rp belum termasuk PPN. Total Pembelian = 100 x Rp = Rp PPN Masukan = Rp x 10% = Rp Lalu di bulan yang sama juga, PKP berhasil menjual barangnya sebanyak 90 unit dengan harga jual Rp belum termasuk PPN. Total Penjualan = 90 x Rp = Rp PPN Keluaran = Rp x 10% = Rp Jadi perhitungan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak Maret 2019 adalah PPN Terhutang = PPN Keluaran – PPN Masukan PPN Terhutang = Rp – Rp = Rp Hasil Nominal inilah yang harus disetorkan dan dilaporkan ke Kantor Pajak. Kesimpulan Itulah proses penghitungan dan penjelasan tentang PPN Secara umum dan PPN masukan juga PPN Keluaran secara khusus. Mudah bukan proses perhitungannya? Oleh karena itu kamu sebagai seorang pebisnis harus paham dan mampu menghitung PPN secara pribadi. Apalagi terkait sistem perpajakan di Indonesia adalah self assessment atau perhitungan yang dilakukan sendiri. Kamu bisa mengunduh aplikasi Finansialku untuk konsultasi tentang keuangan kepada perencana keuangan bersertifikat yang ada di Finansialku. Kini Finansialku tersedia di Google Play Store maupun Apple App Store. Sekarang kamu sudah tahu dong perhitungan pajak keluaran dan pemasukan. Yuk bantu teman-temanmu mengetahuinya juga dengan membagikan artikel ini. Sumber Referensi Wanna. 8 November 2019. Penjelasan Dan Cara Menghitung PPN Masukan Dan Pengeluaran. – Deka Ahmad Rifaldi, seorang Admin Marketing. Memiliki background pendidikan S1 ilmu komunikasi konsentrasi humas. Universitas Komputer Indonesia. Memiliki ketertarikan dalam bidang Content creator, Event management, dan Master Of Ceremony. Related Posts Page load link Go to TopDansebaliknya, apabila jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisih tersebut dapat di kompensasi ke masa pajak berikutnya. Setelah membayar, Pengusaha Kena Pajak di atas wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN) setiap bulan ke KPP paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Dalam Pajak Pertambahan Nilai PPN terdapat istilah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Kemudian, apa yang dimaksud Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dalam PPN tersebut? Yuk, simak penjelasan berikut! PPN merupakan pajak yang dibebankan kepada setiap pertambahan nilai barang dan jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam penerapannya, PPN dipungut atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak pribadi atau Wajib Pajak badan. Pengusaha Kena Pajak PKP akan melakukan pemungutan atas transaksi tersebut. Pajak Masukan Pajak Masukan dalam PPN menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM Pasal 1 angka 24 adalah pajak yang seharusnya dibayar oleh PKP atas Perolehan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena PajakPemanfaatan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabeanImpor Barang Kena Pajak telah dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat pembelian Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak dalam masa pajak tertentu. Dalam artian, pajak masukan dalam PPN adalah pajak yang telah dipungut oleh PKP pada saat pembelian barang/ jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu. Pajak masukan ini adalah pajak yang ditanggung oleh konsumen ketika melakukan transaksi jual beli. Pajak masukan dijadikan kredit pajak oleh PKP untuk memperhitungkan sisa pajak yang terutang. Dalam penerapan pemungutan PPN, PKP mengkreditkan pajak masukan dan pajak keluaran dalam suatu masa pajak yang sama. Apabila dalam masa pajak tersebut pajak keluaran lebih besar, maka kelebihan pajak keluaran tersebut harus disetorkan ke kas negara. Sebaliknya, apabila dalam masa pajak tersebut, masa pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, kelebihan pajak masukan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Dalam tata cara ini, jumlah yang harus dibayarkan oleh PKP dapat berubah sesuai dengan pajak masukan yang dibayar. Pajak Keluaran Pajak Keluaran dalam PPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM angka 25 adalah pajak terutang yang wajib dipungut oleh PKP saat Melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud / ekspor Jasa Kena Pajak. Dalam artian, pajak keluaran adalah pajak yang ditanggung oleh pengusaha atas penyerahan dan ekspor. PKP mengambil/memungut yang dihasilkan dari penjualan Barang Kena Pajak BKP miliknya yang dibeli konsumen yang nantinya juga dapat berfungsi sebagai kredit pajak. Batas waktu melakukan pengkreditan pajak keluaran adalah 3 bulan setelah masa pajak berakhir sehingga PKP memiliki waktu yang leluasa untuk melakukan pengkreditan pajak. Baca juga Memahami Pengertian Pajak Pertambahan Nilai PPN Daftarkan akun Anda sekarang untuk mengelola perpajakan Anda dengan mudah dan efisien. Dansebaliknya, apabila jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisih tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Restitusi hanya dapat diajukan pada akhir tahun buku. Hanya PKP yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4b) UU Nomor 42 Tahun 2009 saja yang dapat mengajukan restitusi untuk setiap Masa Pajak.
- Pajak Pertambahan Nilai atau PPN memiliki dua istilah yang saling berkaitan, yakni pajak masukan dan pajak keluaran. Apa itu pajak masukan dan pajak keluaran? Pajak masukan Pajak masukan diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPn dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah PPnBM. Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak PKP karna perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak BKP/JKP. Dilansir dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan, pajak masukan yang harus dibayar oleh PKP atas Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak Pemanfaatan BKP atau JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean Impor Barang Kena Pajak telah dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu. Baca juga Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia dan Asas-asasnya Karakteristik pajak masukan Dalam penerapan PPN, Pengusaha Kena Pajak mengkreditkan pajak masukan dan pajak keluaran dalam suatu masa pajak yang sama. Bila dalam masa pajak tersebut pajak keluaran lebih besar, maka kelebihan pajak keluaran harus disetorkan ke kas negara. Bila dalam masa pajak tersebut, masa pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, kelebihan pajak masukan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Dalam hal ini, jumlah yang harus dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak dapat berubah sesuai dengan pajak masukan yang dibayar. Pengkreditan pajak masukan Pengkreditan pajak masukan adalah Pajak masukan dalam suatu masa pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran di tempat Pengusaha Kena Pajak di kukuhkan untuk masa pajak yang sama Pasal 9 ayat 2 UU PPN. Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan atau JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang melakukan penyerahan kena pajak. Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yaitu pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Baca juga 6 Perbedaan Pajak dan Retribusi Pajak keluaran Dilansir dari buku Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 2002 oleh Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis, pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau JKP atau ekspor Barang Kena Pajak. Contoh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan dua macam penyerahan, yaitu Penyerahan BKP yang terutang pajak Rp Maka Pajak Keluaran 10% x Rp = Rp Penyerahan tidak terutang pajak Rp Pajak keluaran sama dengan nihil tidak ada pengenaan pajak. Karakteristik pajak keluaran PPN disebut sebagai pajak obyektif, karena dalam pemungutan PPN memberi penekanan pada obyek yang dikenakan pajak. Pengenaan pajak keluaran diawali dengan penetapan tarif barang. Kemudian dilanjutkan dengan pemungutan pajak oleh penjual. Batas waktu melakukan pengkreditan pajak keluaran adalah tiga bulan setelah masa pajak berakhir sehingga PKP memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pengkreditan pajak. Baca juga 5 Jenis Pajak yang Ada di Indonesia Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
82HVTeA.